HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000Stok | Tersedia |
Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Berat | 300 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 279 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Perspektif Hukum dan Keadilan pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tanpa Peninjauan Kembali Penulis : Dr. Fransisco, S.H., LL.M. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 291 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Perspektif Hukum dan Keadilan pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tanpa Peninjauan Kembali”… selengkapnya
Rp 221.000Judul : KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA (Suatu Gerakan Sosialisasi Pesan Antikorupsi) Nama : Novi Andra,SHI.,M.I.K Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 172 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Komunikasi Politik Antikorupsi merupakan suatu hal yang menarik untuk membangun opini publik, karena korupsi di partai politik sudah menjadi hal… selengkapnya
Rp 85.400Judul : Determinan Efektivitas Kemampuan Militer Penulis : Daniel Setiawan, Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd., dan Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 208 Halaman NO ISBN : 978-623-5314-89-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut/Seskoal merupakan sekolah… selengkapnya
Rp 110.600Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi… selengkapnya
Rp 96.000Judul : Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Riki Saputra, S.H., M.H., Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 182 Halaman Cover : Soft Cover… selengkapnya
Rp 81.000Judul : Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Penulis : Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman No ISBN : 978-623-5314-96-9 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa… selengkapnya
Rp 77.700Judul : Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penulis : Otti Ilham Khair Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 130 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Sebagai upaya salah… selengkapnya
Rp 70.000Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover … selengkapnya
Rp 74.000Judul : Kebijakan Strategis Dalam Penanganan Konflik Kehutanan Penulis : Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si., dan Dr. Data Wardana, S.Sos., M.IP Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 270 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS “Kebijakan Strategis Dalam Penanganan Konflik Kehutanan” merangkum esensi… selengkapnya
Rp 90.000Judul : Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif) Penulis : Dr. H. Zaenal Arifin, SH, MKn Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 222 Halaman No ISBN : 978-623-5314-84-6 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Buku Buku ini… selengkapnya
Rp 101.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.