click image to preview
activate zoom
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 707 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Bisnis Konsultan dalam Perangkap Korupsi : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara Penulis : Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 191 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice) Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., Efan Apturedi, S.H., M.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H Ukuran : 14,5 cm x 21 cm Tebal : 168 Halaman No ISBN : 978-623-497-003-6 Tahun Terbit : Juli… selengkapnya
Rp 74.000
Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover … selengkapnya
Rp 74.000
Judul :PEMIMPIN BERINTEGRITAS MENCEGAH KORUPSI Penulis : HENDRI SANTOSA Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 151 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. seseorang dapat dikatakan “memiliki integritas” jika yang bersangkutan bertindak sesuai… selengkapnya
Rp 71.400
Judul : Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Anak Sekolah Terhadap Pangan Jajanan Sehat Berkeadilan Penulis : Iif Taufiq El Haque Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG : Tinjauan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.24/PRT/M/2008 Penulis : Sely Novita Sari ST., MT Ir. Rizal Maulana, S.T., M.T Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 86 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Buku ini berjudul “Pemeliharaan… selengkapnya
Rp 65.000
14%
Judul : Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat Penulis : Dr. Evan Hamzah Muchtar, S.E., M.E.Sy Dr. Irwan Maulana, Lc., M.Si Maulidi Alif Utama, M.Pd Abdul Wajid, S.H., M.E Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 144 Halaman No ISBN : 978-623-5687-57-5 Persoalan… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 70.000
Judul : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Penulis : Meytha Nurdeanti, S.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengulas secara umum tentang bagaimana sengketa yang terjadi dalam bidang kepegawaian diselesaikan melalui jalur hukum di… selengkapnya
Rp 95.000
Judul : SEKTOR KEHUTANAN : TINJAUAN DARI PERSPEKTIF GENDER DAN ANTIKORUPSI Penulis : Prof. Dr. Vince Tebay, S. Sos., M. Si, Klara Wonar, SE.., M. Ak, Neelje Angela Virginia Tokoro, S. Sos, Hasbullah Halil, S. IP Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 111 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Perlindungan Hukum Anti-SLAPP dalam Isu Lingkungan Hidup Penulis : Abdul Rohman., SH., MH., CIRP., CTA., CPLA Ukuran : 14 x 20 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sering kali berhadapan dengan tantangan berupa gugatan… selengkapnya
Rp 85.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.