Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 689 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Riki Saputra, S.H., M.H., Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 182 Halaman Cover : Soft Cover… selengkapnya
Rp 81.000Judul : Tantangan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Demokrasi Penulis : Dr. (Cand) Fikri Ardiyansyah, S.I.P, M.I.P, Ph.D., Achmad Ismail, S.Sos, M.Si., Ryan Rudyarta, S.H, M.Kn, M.H., Bella Nanda Ardhya, S.E, M.Si., dan Moh. Ibrohim, S.I.P, M.I.P Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 126 Halaman Cover :… selengkapnya
Rp 70.000Judul : Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik Penulis : Putri Mycelia Adani, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 146 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik melalui Instagram menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan apa yang menjadi faktor… selengkapnya
Rp 85.000Judul : Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Penulis : Muhammad Izudin Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Status anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga… selengkapnya
Rp 168.000Judul : Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis Penulis : Dr. Sudibyo Aji Narendra Buwana, SE.,SH.,M.Si.,MM.,MH.,M.Psi.,CPM Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis. Buku ini membahas tentang manajemen perlindungan hukum… selengkapnya
Rp 200.000Judul : Anatomi Hukum Kesehatan Di Era Ai Menimbang Etika, Regulasi, Dan Tanggung Jawab Klinis Penulis : Kusnandar, S.Sos, SH, MH, Ph.D Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 280 Halaman SINOPSIS Buku ini membahas secara komprehensif pertemuan antara hukum kesehatan dan Artificial Intelligence (AI) yang semakin mendominasi praktik medis modern. Kehadiran AI dalam… selengkapnya
Rp 210.000Judul : Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., dan Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 152 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Maraknya kasus… selengkapnya
Rp 71.400Judul : Hukum Pidana dan Yurisprudensi : Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas Penulis : Dr. Adv. Bangun Pandapotan Hutajulu, SH. MM, C. Med., dan Dr. dr Cynthia Christine Hutagalung, MM.Rs Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 100.000Judul : Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia Penulis : Kusnandar, S.Sos, SH,MH, Ph.D Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 83 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia mengenai dampak… selengkapnya
Rp 85.000Judul : Reformasi Pengelolaan Wakaf Berbasis UU No 41 Tahun 2004 Penulis : Toha Masrur, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 101 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS “Reformasi Pengelolaan Wakaf Berbasis UU No 41 Tahun 2004” transformasi dan pembaruan dalam pengelolaan wakaf… selengkapnya
Rp 100.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.