click image to preview
activate zoom
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 612 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangan Penulis : Dr. Sunardi, S.H., M.H. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 157 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Hukum tidak lagi sekadar tentang menghukum, tetapi memulihkan. Di tengah kompleksitas penegakan hukum,… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : HARTA PENINGGALAN PEWARIS: STUDI TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM Penulis : Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 120 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini berjudul “Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan Penulis : Dwi Yatmoko Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan” menawarkan komprehensif mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi sistem hukum dan keamanan di era… selengkapnya
Rp 90.000
Penulis : Sumarta, S.Pd.I, M.Si., Dr. Sarwo Edy, MM., dan KRAT. Ir. H. Mardiyana.MM.Ph.D. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 229 Halaman Sinopis Sosiologi hukum Islam adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum Islam. Pemikiran sosiologi hukum Islam lebih berfokus… selengkapnya
Rp 104.500
Judul : Pajak Air Tanah terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Air dalam Konteks Politik Hukum Penulis : Dr. Dewi Mulyanti, S. H.,M.H., Dr. indra Perwira, S. H., M.H., Dr. Zainal Mutaqqin, S. H., M. H., dan Dr. Dewi Kania Sugiharto, S. H., MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover :… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Perlindungan Hukum Anti-SLAPP dalam Isu Lingkungan Hidup Penulis : Abdul Rohman., SH., MH., CIRP., CTA., CPLA Ukuran : 14 x 20 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sering kali berhadapan dengan tantangan berupa gugatan… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : The Power of Trademark (menuju ekspansi bisnis menggurita!!) Penulis : Ovienov Ameliasari Prawita, SH., MH. & , Akhmad Zaenuddin, SH., MH. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Sebuah merek tidak hanya sekadar nama atau… selengkapnya
Rp 154.000
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Penulis : Meytha Nurdeanti, S.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengulas secara umum tentang bagaimana sengketa yang terjadi dalam bidang kepegawaian diselesaikan melalui jalur hukum di… selengkapnya
Rp 95.000
Judul : Reformulasi Kedudukan Polri dalam Mewujudkan Good Governance Penulis : Dr. Tri Sutrisno, S.H., M.H., Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Mashari, S.H., M.Hum. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 417 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS… selengkapnya
Rp 300.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.