click image to preview
activate zoom
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 754 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya Penulis : Dr. Nurul Umi Ati, M. AP Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 111 Halaman ISBN : 978-623-79438-9-1 blurb : Buku ni membahas tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya. Buku ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah… selengkapnya
Rp 60.000
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA) Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 100 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Buku ini menceritakan tentang… selengkapnya
Rp 65.000
Judul : Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis Penulis : Dr. Sudibyo Aji Narendra Buwana, SE.,SH.,M.Si.,MM.,MH.,M.Psi.,CPM Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis. Buku ini membahas tentang manajemen perlindungan hukum… selengkapnya
Rp 200.000
Judul : Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara Dalam KUHAP: Arah Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Penulis : Dr. Darmawati,S.H.,M.H., Aditya Spadiya Putra,S.H.,M.H., Dr. Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H.,M.H Ukuran :15 x 23 cm Tebal : 113 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Kejaksaan sebagai Pengendali Perkara dalam KUHAP: Arah… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Hukum Pidana dan Yurisprudensi : Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas Penulis : Dr. Adv. Bangun Pandapotan Hutajulu, SH. MM, C. Med., dan Dr. dr Cynthia Christine Hutagalung, MM.Rs Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 100.000
Judul : Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif) Penulis : Dr. H. Zaenal Arifin, SH, MKn Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 222 Halaman No ISBN : 978-623-5314-84-6 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Buku Buku ini… selengkapnya
Rp 101.000
Judul : Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional dengan Pasal 33 UUD 1945: Upaya Menjamin Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Penulis : Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., Ukuran : 15 x 23 Tebal : 110 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengupas secara mendalam hubungan antara hukum kontrak internasional dan… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Bisnis Konsultan dalam Perangkap Korupsi : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara Penulis : Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 191 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah Untuk Investasi Asing di Bidang Perkebunan Penulis : Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah untuk Investasi Asing di Bidang… selengkapnya
Rp 200.000
Judul : Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., dan Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 152 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Maraknya kasus… selengkapnya
Rp 71.400
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.