click image to preview
activate zoom
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 771 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Penolakan Pra Peradilan Korupsi di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum Penulis : Sarmadan Pohan, SH., MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 127 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Penolakan Pra Peradilan Korupsi di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Perspektif Hukum… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Suatu Pengantar Intelijen Kejaksaan Sebagai Pelaksana Fungsi Intelijen Penegakan Hukum Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Guna terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah… selengkapnya
Rp 229.500
Judul : Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi Penulis : Rizki Ramadhani, S.H., M.H dan Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 200 halaman Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Bagian pertama berisi uraian mengenai Sistem Pemilu secara umum, apa yang dimaksud dengan Pemilu, termasuk poin-poin penting dalam… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Model Strategi Meningkatkan Efektivitas Kemampuan Militer Penulis : Daniel Setiawan, Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd., dan Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 122 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Menyajikan Model Strategi meningkatkan Efektivitas Kemampuan Militer dengan pendekatan… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah Penulis : Fajri Ilhami, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 271 Halaman Cover … selengkapnya
Rp 150.000
Judul : Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangan Penulis : Dr. Sunardi, S.H., M.H. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 157 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Hukum tidak lagi sekadar tentang menghukum, tetapi memulihkan. Di tengah kompleksitas penegakan hukum,… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya Penulis : Evi Purnama Wati, SH, MH dan Ardiana Hidayah, SH, MH Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 200 Halaman ISBN : 978-623-6872-51-2 Hukum Lingkungan secara sederhana menitikberatkan pada pengaturan hukum berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup… selengkapnya
Rp 280.000
Judul : Karier Perempuan dalam Bingkai Hukum Islam dan Negara Penulis : Ahmad Rifai Ritonga, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 185Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Karier Perempuan dalam Bingkai Hukum Islam dan Negara membahas secara mendalam dilema yang dihadapi perempuan… selengkapnya
Rp 105.000
Judul : Kebijakan dan Mekanisme Hak Prioritas dalam Pengelolaan Sertifikat HGB Badan Hukum yang Pailit Penulis : Dr. Salmon Sihite.,SH.,Mkn Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 320 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengangkat pembahasan mengenai hak prioritas dalam… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan Penulis : Dwi Yatmoko Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan” menawarkan komprehensif mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi sistem hukum dan keamanan di era… selengkapnya
Rp 90.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.