click image to preview
activate zoom
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 708 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Good Governance dalam Penanganan Uang Pengganti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Penulis : Nurul Hudaeni, S.H., M.M., CSEP.; Prof. Dr. Lela Nurlaela Wati, S.E., M.M., CRA, CRP.; Dr. Ramdany, S.E., M.Ak., Ak., CA, CRA, CRP, CPA.; Momon, S.E., M.Ak., Ak,. CA, CRMP. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 123 Halaman Cover :… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : HARTA PENINGGALAN PEWARIS: STUDI TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM Penulis : Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 120 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini berjudul “Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Pengantar Hukum Asuransi Penulis : Dr. Siti Mariyam, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 80 Halaman SINOPSIS Buku pengantar hukum asuransi adalah sumber pengetahuan dan panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia asuransi. Dalam buku ini, Anda akan mendapatkan… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Terorisme dalam Perspektif KUHP Nasional Penulis : Dede Indraswara, SH., MH. Editor : Feiruz Rachmita Alamsyah, SH., MH. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 163 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengupas secara komprehensif isu pertanggungjawaban… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Kontroversi HUKUMAN MATI Dan AKAL SEHAT Nama Penulis : Parjono Wiro Putro, dan Ahmad Ahid Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 239 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Hukuman mati. Sungguh, telah lama eksis di muka bumi. Tidak ada… selengkapnya
Rp 120.400
Penulis : Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Mahfudz Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 131 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Pandangan hukum Islam yang dijabarkan melalui fiqih siyasyah bahwa politik harus berdasarkan musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan dan mempertimbangkan sad adz-zdari’ah yaitu segala sesuatu yang… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi Penulis : Rizki Ramadhani, S.H., M.H dan Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 200 halaman Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Bagian pertama berisi uraian mengenai Sistem Pemilu secara umum, apa yang dimaksud dengan Pemilu, termasuk poin-poin penting dalam… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Tantangan Penegakan Hukum terhadap Korupsi Militer : Perspektif Sarana Peradilan Pidana Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H. Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H. Riki Saputra, S.H., M.H. I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H. Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebai : 169 Halaman Cover … selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak Konstruksi :Strategi Kendali Proyek Dan Pengambilan Keputusan Kontraktual (Acuan Legal Fidic 2017) Penulis : Dwi Dinariana, Alfrielman Christian Ziliwu, Muhamad Ariston, Sonny Siregar, Firman Abadi, Harum Bonang Asmoro, La Mani, Herkalita Dwi, Adriawan, Sigit Sumaryanto, Suriyansyah, Tegar Muhamad I. R., Agus Triyono, Zahrul Bawadi, dan Micko… selengkapnya
Rp 350.000
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik Penulis : Putri Mycelia Adani, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 146 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik melalui Instagram menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan apa yang menjadi faktor… selengkapnya
Rp 85.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.