click image to preview
activate zoom
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 736 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif) Penulis : Dr. H. Zaenal Arifin, SH, MKn Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 222 Halaman No ISBN : 978-623-5314-84-6 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Buku Buku ini… selengkapnya
Rp 101.000
Judul : Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., dan Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 152 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Maraknya kasus… selengkapnya
Rp 71.400
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Strategi Hukum Pidana Denda untuk Mengatasi Korupsi Penulis : Endra Syaifuddin, S.H.,M.H.,C.Med. Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terus menggerogoti sendi-sendi negara, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik. Untuk memerangi… selengkapnya
Rp 200.000
Judul : Perlindungan Nasabah di Era Perbankan Digital: Perspektif Hukum dan Praktik Penulis : Robert L. Simanungkalit, S.Pd., S.H., Indra Jaya, S.T., S.H., Taufik Maulana, A.Md., S.H., Ari Tridianto, S.T., Indryani, A.Md., S.H, Ahsan Pasinringi, S.H., CPM., CPLL, CTCL., Desy Indriastuti , S.Kom., S.S., M.Ak.., CertDA. Ukuran : 15,5 x 23… selengkapnya
Rp 157.000
Judul : Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah : Landasan Teori dan Pendekatan Metodologi Penulis : Mappasessu Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 100 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah: Landasan Teori dan Pendekatan Metodologi” adalah sebuah panduan yang mendalam dan komprehensif bagi para pembaca… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Perlindungan dan Pembinaan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan Penulis : Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, SH., MH. Editor : Hairul Saleh Satrul, S.H., M.Pd. Ukuran :14 x 20 cm Tebal : 399 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Perlindungan dan Pembinaan Anak dalam Sistem… selengkapnya
Rp 329.000
Judul : Strategi Hukum Dalam Transaksi Bisnis Lintas Batas Perspektif Indonesia (Panduan Komprehensif untuk Melindungi Kepentingan Bisnis di Era Globalisasi) Penulis : Kusnandar, S.Sos, SH, MH, Ph.D Ukuran : 15 x 23 Tebal : 326 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Di era globalisasi, bisnis tidak lagi mengenal batas negara. Setiap transaksi lintas… selengkapnya
Rp 256.000
Judul : Serba Serbi Pungutan Liar (Pungli) dalam Tinjauan Yuridis Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Tidak dapat dipungkiri praktik Pungutan Liar (Pungli) tumbuh dalam kegiatan sehari-hari berhubungan dengan prosedur pelayanan publik. Pada umumnya… selengkapnya
Rp 116.200
Judul : Kajian Efektivitas Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik Sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2020 Penulis : Dr. Bachtari Alam Hidayat, S.E, M.Si., Nurma Liliyanti, M.Si., Dr. Mega Nugraha, S.H, M.Si, dan Dr. Sunarto, S.Sos, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 154 Halaman Cover :… selengkapnya
Rp 85.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.