Beranda » Hukum » DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)

DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)

Stok: Tersedia
Berat 300 gram
Kondisi Baru
Kategori Hukum
Dilihat 228 kali
Diskusi Belum ada komentar
Klik untuk Bagikan Ke
Rp 74.000

Detail Produk DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)

 

Judul                   :

 DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA

(Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)

 

Penulis             :  Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A

 

Ukuran            : 14,5 x 21 cm

Tebal               :  168  Halaman

Cover              : Soft Cover

 

 

Sinopsi Buku

Buku ini akan membahas tentang pelaksaan Pemilihan kepala daerah  calon tunggal ditinjau dari sisi demokrasi Pancasila serta implikasinya terhadap keberlangsungannya demokrasi Pancasila di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Buku ini terdiri dari enam bagian yaitu Permasalahan Pilkada Calon Tunggal di Indonesia, Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Pancasila, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Ditinjau  dari Sisi Demokrasi Pancasila,Impikasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Terhadap Keberlangsungannya Demokrasi Pancasila, dan Solusi Terhadap Fenomena Calon Tunggal Di Indonesia.

Dalam buku ini akan memberikan gambaran secara rinci bagaimana bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, akan tetapi dalam Pilkada dengan calon tunggal terdapat unsur demokrasi Pancasila yang tidak terpenuhi seperti tidak terciptanya demokrasi dengan kecerdasan, tidak terpenuhi demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial yang menyebebabkan demokrasi tidak berjalan dengan ideal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal berimplikasi terhadap keberlangsungannya demokrasi Pancasila diantaranya tidak tercapainya aspirasi rakyat yang menginginkan adanya kandidat lain ataupun perubahan di daerah, impilkasi terhadap partisipasi pemilih yang berdampak pada legitimasi calon tunggal terpilih, tidak terciptanya demokrasi yang menuju ke arah kemakmuran dan berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

 

Ditambahkan pada: 21 Februari 2023
Diskusi Produk (0)

Silahkan tulis komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan. Kolom bertanda bintang (*) wajib diisi.

*

*

Info Perusahaan

  • Alamat : Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat
  • WA Penerbit : 081221151025
  • WA Adab Store : 081818432680
  • E-mail : Penerbitadab@gmail.com
Chat via Whatsapp
Nurul
⚫ Online
Halo, perkenalkan saya Nurul
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja