click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 693 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Membangun Konsensus Restorasi Keadilan dalam Penegakan HAM dan Rekonsiliasi di Tanah Papua Penulis : Wilson Michel Akoha, S.H., CPLA Ukuran : 14 x 20 Tebal : 78 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini secara umum menggambarkan pentingnya upaya bersama dalam menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Dengan menekankan nilai… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Dimensi Pemeriksaan dan Regulasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Penulis : Dr. Bakti Setyadi, SE, MM, Ak, CA, CPA, CSRS Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Mengapa sebagian orang taat membayar pajak, sementara yang lain mencari celah untuk menghindarinya? Apa sebenarnya… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan Peradilan Penulis : dr. I Ketut Tirka Nandaka, SpKJ.Subspes For(K)., SH., MM Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 258 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan Peradilan merupakan karya akademik yang mengintegrasikan… selengkapnya
Rp 150.000
Judul : Perlindungan Nasabah di Era Perbankan Digital: Perspektif Hukum dan Praktik Penulis : Robert L. Simanungkalit, S.Pd., S.H., Indra Jaya, S.T., S.H., Taufik Maulana, A.Md., S.H., Ari Tridianto, S.T., Indryani, A.Md., S.H, Ahsan Pasinringi, S.H., CPM., CPLL, CTCL., Desy Indriastuti , S.Kom., S.S., M.Ak.., CertDA. Ukuran : 15,5 x 23… selengkapnya
Rp 157.000
Judul : Arah Perubahan Polri Melalui Peta Budayanya Penulis : Imawan Rantau, S.I.K., M.I.K. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 131 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengkaji secara mendalam bagaimana perubahan dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat diwujudkan melalui pemahaman dan… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Kontroversi HUKUMAN MATI Dan AKAL SEHAT Nama Penulis : Parjono Wiro Putro, dan Ahmad Ahid Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 239 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Hukuman mati. Sungguh, telah lama eksis di muka bumi. Tidak ada… selengkapnya
Rp 120.400
Judul : Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya Penulis : Evi Purnama Wati, SH, MH dan Ardiana Hidayah, SH, MH Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 200 Halaman ISBN : 978-623-6872-51-2 Hukum Lingkungan secara sederhana menitikberatkan pada pengaturan hukum berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup… selengkapnya
Rp 280.000
Judul : Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia Penulis : Kusnandar, S.Sos, SH,MH, Ph.D Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 83 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia mengenai dampak… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Penulis : Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 122 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membahas secara mendalam tentang peran… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya Penulis : Dr. Nurul Umi Ati, M. AP Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 111 Halaman ISBN : 978-623-79438-9-1 blurb : Buku ni membahas tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya. Buku ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah… selengkapnya
Rp 60.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.