click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 650 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Model Strategi Meningkatkan Efektivitas Kemampuan Militer Penulis : Daniel Setiawan, Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd., dan Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 122 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Menyajikan Model Strategi meningkatkan Efektivitas Kemampuan Militer dengan pendekatan… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA (Suatu Gerakan Sosialisasi Pesan Antikorupsi) Nama : Novi Andra,SHI.,M.I.K Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 172 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Komunikasi Politik Antikorupsi merupakan suatu hal yang menarik untuk membangun opini publik, karena korupsi di partai politik sudah menjadi hal… selengkapnya
Rp 85.400
Judul : Pidana Denda bagi Korporasi dalam Kejahatan di Bidang Kehutanan Penulis : Dr.H.Musafir Menca,SH.,S.Pd.,MH Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Pidana Denda bagi Korporasi dalam Kejahatan di Bidang Kehutanan membahas tentang bagaimana perusahaan atau korporasi dapat dikenai… selengkapnya
Rp 95.000
Judul : Hukum Pidana dan Yurisprudensi : Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas Penulis : Dr. Adv. Bangun Pandapotan Hutajulu, SH. MM, C. Med., dan Dr. dr Cynthia Christine Hutagalung, MM.Rs Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 100.000
Judul : Aspek Hukum dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penulis : Edi Sulkipli Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Kekosongan jabatan kepala daerah bukanlah sekadar persoalan administrative ia bisa menjadi celah krusial yang mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Lalu,… selengkapnya
Rp 150.000
Judul : KEADILAN DAN SASARAN KEBERATAN TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SUATU PARADOKS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Riki Saputra, S.H., M.H., Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H., I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H.,Dimas Pranowo, S.H…. selengkapnya
Rp 100.000
Judul : Kebijakan dan Praktik Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Penulis : Suci Romadhani, SH., MH., Dr. Antonius Maria Laot Kian Ukuran :15 x 23 cm Tebal :117 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Kebijakan dan Praktik Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual mengangkat… selengkapnya
Rp 80.000
14%
Judul : Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19 Penulis : Redi Pirmansyah Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Martindo Merta, S.H, M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 132 Halaman No ISBN : 978-623-5687-97-1 Amanah Konstitusi Pilkada Langsung Di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 70.000
Judul : Perlindungan Hukum Anti-SLAPP dalam Isu Lingkungan Hidup Penulis : Abdul Rohman., SH., MH., CIRP., CTA., CPLA Ukuran : 14 x 20 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sering kali berhadapan dengan tantangan berupa gugatan… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : HARTA PENINGGALAN PEWARIS: STUDI TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM Penulis : Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 120 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini berjudul “Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli… selengkapnya
Rp 70.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.