click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 602 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Penulis : Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman No ISBN : 978-623-5314-96-9 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa… selengkapnya
Rp 77.700
Judul : Peran Anak dalam Perekonomian Keluarga Antara Kebutuhan, Etika, dan Perlindungan Hukum Penulis : Ibrahim Ikhsan Lubis, S.H., M.H Ukuran :15 x 23 cm Tebal :125 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengajak pembaca melihat peran anak dalam perekonomian keluarga dari sudut pandang yang lebih luas… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Bisnis Konsultan dalam Perangkap Korupsi : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara Penulis : Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 191 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Tantangan Penegakan Hukum terhadap Korupsi Militer : Perspektif Sarana Peradilan Pidana Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H. Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H. Riki Saputra, S.H., M.H. I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H. Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebai : 169 Halaman Cover … selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., dan Fadli Alfarisi, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Pengaturan kewenangan Penyidikan Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 18… selengkapnya
Rp 209.500
Judul : Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi Penulis : Rizki Ramadhani, S.H., M.H dan Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 200 halaman Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Bagian pertama berisi uraian mengenai Sistem Pemilu secara umum, apa yang dimaksud dengan Pemilu, termasuk poin-poin penting dalam… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : PENGANTAR HUKUM INDONESIA Penulis : Muhamad Abas, SH., MH., Dr. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., MTP., Mochammad Arifin, S.H.I., M.H., Ayu Citra Santyaningtyas, SH., MH., MKn., PhD., Arum Ayu Lestari, M.H., Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph. D., Dr. Mursyidin AR, S. Ag, MA., Agus… selengkapnya
Rp 89.000
Judul : Good Governance dalam Penanganan Uang Pengganti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Penulis : Nurul Hudaeni, S.H., M.M., CSEP.; Prof. Dr. Lela Nurlaela Wati, S.E., M.M., CRA, CRP.; Dr. Ramdany, S.E., M.Ak., Ak., CA, CRA, CRP, CPA.; Momon, S.E., M.Ak., Ak,. CA, CRMP. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 123 Halaman Cover :… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : The Power of Trademark (menuju ekspansi bisnis menggurita!!) Penulis : Ovienov Ameliasari Prawita, SH., MH. & , Akhmad Zaenuddin, SH., MH. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Sebuah merek tidak hanya sekadar nama atau… selengkapnya
Rp 154.000
Judul : Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Penulis : Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 122 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membahas secara mendalam tentang peran… selengkapnya
Rp 70.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.