click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 627 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia Penulis : Kusnandar, S.Sos, SH,MH, Ph.D Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 83 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia mengenai dampak… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Perlindungan Hukum Pekerja dalam Penetapan Jabatan dan Perjanjian Kerja Penulis : Rika Aulia Riyadi, S.H. dan Dr. Agatha Jumiati, S.H., M.H. Ukuran :14 x 20 cm Tebal : 120 Cover : Soft Cover SINOPSIS Perlindungan hukum pekerja dalam penetapan jabatan dan perjanjian kerja merupakan… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., dan Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 152 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Maraknya kasus… selengkapnya
Rp 71.400
Judul : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penegakan Atas Pelanggaran HAM yang Berat pada UU No 27 Tahun 2004 Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 cm x 21 cm Tebal : 152 Halaman… selengkapnya
Rp 66.000
Judul : Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Strategi Intervensi Pencegahan Pelanggaran Perilaku Petugas Penagihan (Debt Collector) Penulis : S. Jiwang Cahyono, S.E., M.IP., dan Dr. Genta Arief Gunadi, S.H., M.H. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 157 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membahas pentingya perlindungan konsumen di… selengkapnya
Rp 85.000
14%
Judul : Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19 Penulis : Redi Pirmansyah Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Martindo Merta, S.H, M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 132 Halaman No ISBN : 978-623-5687-97-1 Amanah Konstitusi Pilkada Langsung Di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 70.000
Judul : Demokrasi Pancasila Penulis : Dr. Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 106 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, melainkan jati diri bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah, budaya, dan falsafah… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Paradigma Baru Perlindungan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Penulis : Dr. Fadli Alfarisi, S.H.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Keterlibatan berbagai lembaga penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman menunjukkan penegakan hukum pidana sebagai aksi yang menuntut totalitas… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Penulis : YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 192 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya… selengkapnya
Rp 98.000
Judul : Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Pemegang Sertifikat Hijau Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., Dr.(C) Ibnu Sahal, S.H., M.H., Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Banyaknya masalah meiingeiinaii keiipeiintiingan agrariia khuisuisnya diibiidang peiirtanahan iinii… selengkapnya
Rp 75.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.