click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 673 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah : Landasan Teori dan Pendekatan Metodologi Penulis : Mappasessu Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 100 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah: Landasan Teori dan Pendekatan Metodologi” adalah sebuah panduan yang mendalam dan komprehensif bagi para pembaca… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Penulis : YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 192 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya… selengkapnya
Rp 98.000
Judul : Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H. Riki Saputra, S.H., M.H. Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H. I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H. Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 188 Halaman… selengkapnya
Rp 84.000
Judul : Good Governance dalam Penanganan Uang Pengganti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Penulis : Nurul Hudaeni, S.H., M.M., CSEP.; Prof. Dr. Lela Nurlaela Wati, S.E., M.M., CRA, CRP.; Dr. Ramdany, S.E., M.Ak., Ak., CA, CRA, CRP, CPA.; Momon, S.E., M.Ak., Ak,. CA, CRMP. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 123 Halaman Cover :… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Konsumen Digital dan Perlindungan Hukum di Indonesia Penulis : Ajeng Nur Annisa, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 98 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya melalui meningkatnya transaksi… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Pajak Air Tanah terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Air dalam Konteks Politik Hukum Penulis : Dr. Dewi Mulyanti, S. H.,M.H., Dr. indra Perwira, S. H., M.H., Dr. Zainal Mutaqqin, S. H., M. H., dan Dr. Dewi Kania Sugiharto, S. H., MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover :… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Penulis : Laksda TNI Dr., Dwi Sulaksono, S.H., M. Han. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 180 Halaman Cover : Soft Cover Note : Logo Lama SINOPSIS Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi Penulis : Rizki Ramadhani, S.H., M.H dan Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 200 halaman Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Bagian pertama berisi uraian mengenai Sistem Pemilu secara umum, apa yang dimaksud dengan Pemilu, termasuk poin-poin penting dalam… selengkapnya
Rp 90.000
20%
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000
Judul : Kajian Efektivitas Layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik Sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2020 Penulis : Dr. Bachtari Alam Hidayat, S.E, M.Si., Nurma Liliyanti, M.Si., Dr. Mega Nugraha, S.H, M.Si, dan Dr. Sunarto, S.Sos, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 154 Halaman Cover :… selengkapnya
Rp 85.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.