click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 649 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Pajak Air Tanah terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Air dalam Konteks Politik Hukum Penulis : Dr. Dewi Mulyanti, S. H.,M.H., Dr. indra Perwira, S. H., M.H., Dr. Zainal Mutaqqin, S. H., M. H., dan Dr. Dewi Kania Sugiharto, S. H., MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover :… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Reformulasi Kedudukan Polri dalam Mewujudkan Good Governance Penulis : Dr. Tri Sutrisno, S.H., M.H., Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Mashari, S.H., M.Hum. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 417 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS… selengkapnya
Rp 300.000
Judul : Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 296 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Selaku Aparat Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas… selengkapnya
Rp 172.200
Judul :PEMIMPIN BERINTEGRITAS MENCEGAH KORUPSI Penulis : HENDRI SANTOSA Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 151 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. seseorang dapat dikatakan “memiliki integritas” jika yang bersangkutan bertindak sesuai… selengkapnya
Rp 71.400
Judul : Perlindungan Nasabah di Era Perbankan Digital: Perspektif Hukum dan Praktik Penulis : Robert L. Simanungkalit, S.Pd., S.H., Indra Jaya, S.T., S.H., Taufik Maulana, A.Md., S.H., Ari Tridianto, S.T., Indryani, A.Md., S.H, Ahsan Pasinringi, S.H., CPM., CPLL, CTCL., Desy Indriastuti , S.Kom., S.S., M.Ak.., CertDA. Ukuran : 15,5 x 23… selengkapnya
Rp 157.000
Judul : Aspek Hukum dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penulis : Edi Sulkipli Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Kekosongan jabatan kepala daerah bukanlah sekadar persoalan administrative ia bisa menjadi celah krusial yang mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Lalu,… selengkapnya
Rp 150.000
Judul : KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA (Suatu Gerakan Sosialisasi Pesan Antikorupsi) Nama : Novi Andra,SHI.,M.I.K Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 172 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Komunikasi Politik Antikorupsi merupakan suatu hal yang menarik untuk membangun opini publik, karena korupsi di partai politik sudah menjadi hal… selengkapnya
Rp 85.400
Judul : Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan Penulis : Dwi Yatmoko Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan” menawarkan komprehensif mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi sistem hukum dan keamanan di era… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah Penulis : Fajri Ilhami, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 271 Halaman Cover … selengkapnya
Rp 150.000
Judul : Urgensi Pemberian Mut’ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia Penulis : Titin Triana, SH., MH., Prof.Dr.H.Suhar,. AM., M.Ag., Dr. Ishaq, M.Hum. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang… selengkapnya
Rp 140.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.