click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 538 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law) Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., Putu Angga pratama Sukma, S.H., M.H., Made Gede Arthadana, S.H., M.H., Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal… selengkapnya
Rp 74.200
Judul : Perlindungan Hukum Anti-SLAPP dalam Isu Lingkungan Hidup Penulis : Abdul Rohman., SH., MH., CIRP., CTA., CPLA Ukuran : 14 x 20 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sering kali berhadapan dengan tantangan berupa gugatan… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya Penulis : Dr. Nurul Umi Ati, M. AP Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 111 Halaman ISBN : 978-623-79438-9-1 blurb : Buku ni membahas tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya. Buku ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah… selengkapnya
Rp 60.000
Judul : Dekonstruksi Argumen: Strategi Melemahkan Dalil Lawan dalam Praktik Peradilan Perdata Penulis : Dr. Sunardi, S.H., M.H. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 87 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini adalah sebuah panduan strategis yang disusun untuk tujuan akademis dan edukasi hukum. Buku ini menguraikan model analisis praktis untuk memenangkan perkara… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi… selengkapnya
Rp 96.000
Judul : Paradigma Baru Perlindungan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Penulis : Dr. Fadli Alfarisi, S.H.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Keterlibatan berbagai lembaga penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman menunjukkan penegakan hukum pidana sebagai aksi yang menuntut totalitas… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Penulis : Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman No ISBN : 978-623-5314-96-9 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa… selengkapnya
Rp 77.700
Judul : Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Riki Saputra, S.H., M.H., Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 182 Halaman Cover : Soft Cover… selengkapnya
Rp 81.000
Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover … selengkapnya
Rp 74.000
Judul : Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis Penulis : Dr. Sudibyo Aji Narendra Buwana, SE.,SH.,M.Si.,MM.,MH.,M.Psi.,CPM Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis. Buku ini membahas tentang manajemen perlindungan hukum… selengkapnya
Rp 200.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.