click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 363 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Arah Perubahan Polri Melalui Peta Budayanya Penulis : Imawan Rantau, S.I.K., M.I.K. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 131 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengkaji secara mendalam bagaimana perubahan dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat diwujudkan melalui pemahaman dan… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : DEMOKRASI MENGADA UNTUK RAKYAT, REFLEKSI ATAS KONTROVERSI PEMILU 2024 DAN SISTEM PRESIDENSIL (PRESIDEN USIL) DI INDONESIA Penulis : Fuad Rinaldi Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 359 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini berjudul “Demokrasi Mengada untuk Rakyat, Refleksi atas… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi dalam Rumah Tangga Penulis : Dr. Efizal. A. SHI. MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Dalam buku ini membahas putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan menganalisis pertimbangan… selengkapnya
Rp 138.000
Judul : ANATOMI PENYUSUNAN BERITA ACARA SIDANG PERKARA PIDANA DI PERADILAN UMUM Penulis : AHADAD, SH., M.AP. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 150 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS . “Jika Mahkota Seorang Hakim adalah Putusan, Maka Mahkota Seorang Panitera Pengganti adalah Berita Acara… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : PENGADILAN KHUSUS MEDIS YANG BERKEADILAN MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM MEDIS NASIONAL Penulis : Dr.dr.Andreas Andri Lensoen SpB, SpB.TKV(K) VE, SH, MH. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 100 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Pengadilan khusus dibentuk untuk mencari keadilan bagi yang bersengketa, dan… selengkapnya
Rp 65.000
Judul : The Power of Trademark (menuju ekspansi bisnis menggurita!!) Penulis : Ovienov Ameliasari Prawita, SH., MH. & , Akhmad Zaenuddin, SH., MH. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Sebuah merek tidak hanya sekadar nama atau… selengkapnya
Rp 154.000
Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya Penulis : Dr. Nurul Umi Ati, M. AP Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 111 Halaman ISBN : 978-623-79438-9-1 blurb : Buku ni membahas tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya. Buku ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah… selengkapnya
Rp 60.000
Judul : Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penulis : Otti Ilham Khair Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 130 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Sebagai upaya salah… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Penulis : Muhammad Izudin Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Status anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga… selengkapnya
Rp 168.000
Judul : Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 296 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Selaku Aparat Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas… selengkapnya
Rp 172.200
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.