click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 664 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Kebijakan dan Mekanisme Hak Prioritas dalam Pengelolaan Sertifikat HGB Badan Hukum yang Pailit Penulis : Dr. Salmon Sihite.,SH.,Mkn Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 320 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengangkat pembahasan mengenai hak prioritas dalam… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Hukum Laut & Perdagangan Internasional (Law Of Sea & International Trade) Penulis : Sungkono Ali, BSc, BA, S. Pel, MBA, MM, MSc, DBM Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 71 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Hukum Laut dam mencakup tentang aktivitas Perdagangan Internasional antar negara n Perdagangan Internasional terkait dengan… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Penulis : Dr. Hendri Edison, S.H.,M.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 178 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Kedudukan Hukum Pajak memiliki karakteristisk tersendiri, dari perspektif hukum tidak hanya masuk dalam ranah hukum tata negara yaitu terkait… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Penulis : Muhammad Izudin Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Status anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga… selengkapnya
Rp 168.000
Judul : Permasalahan Hukum dalam Pemilihan Kepala Desa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Penulis : Nadya Dhea Fristianti, S.H., M.H., dan Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 186 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Dengan buku ini pembaca… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan Penulis : Dwi Yatmoko Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan” menawarkan komprehensif mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi sistem hukum dan keamanan di era… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penulis : Otti Ilham Khair Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 130 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Sebagai upaya salah… selengkapnya
Rp 70.000
14%
Judul : Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19 Penulis : Redi Pirmansyah Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Martindo Merta, S.H, M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 132 Halaman No ISBN : 978-623-5687-97-1 Amanah Konstitusi Pilkada Langsung Di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 70.000
Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 168 Halaman Cover : Soft Cover … selengkapnya
Rp 74.000
Judul : Penjamin Perorangan dalam Pusaran Kepailitan di Indonesia Penulis : Dr. Enni Martalena Pasaribu, SH, MH, Mkn. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 373 hal Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Penjamin Perorangan dalam Pusaran Kepailitan di Indonesia menyajikan gambaran umum mengenai keterlibatan penjamin… selengkapnya
Rp 300.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.