click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 660 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : HARTA PENINGGALAN PEWARIS: STUDI TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM Penulis : Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 120 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini berjudul “Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Penyelesaian Perkara Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kecil Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Penulis : Indra Fredika Kusuma, S.H., M.H., CIRP. Ukuran :15 x 23 cm Tebal :168 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Penyelesaian Perkara Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kecil… selengkapnya
Rp 98.000
Judul : Konsumen Digital dan Perlindungan Hukum di Indonesia Penulis : Ajeng Nur Annisa, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 98 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya melalui meningkatnya transaksi… selengkapnya
Rp 75.000
20%
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 75.000
Judul : Perlindungan Hukum Pilot dalam Penerbangan Sipil: Penanganan Penurunan Status Kesehatan dalam Tugas Terbang Penulis : Dr.dr. Dominiques Reggy Marfilan, SH., MH., MH.Kes., Sp.An-TI; Prof. Dr. H. Abdullah Sulaeman, SH., MH; Assoc Prof. Dr. H. KMS Herman, SH., MH., M.Si Editor : Dr. H. D. Andry Effendy, SH., MH Ukuran… selengkapnya
Rp 283.000
Judul : Sistem dan Manajemen Pembinaan SDM Polri yang Berkeunggulan Penulis : Muhaemin Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 115 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membahas tentang sistem dan manajemen pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : DEMOKRASI MENGADA UNTUK RAKYAT, REFLEKSI ATAS KONTROVERSI PEMILU 2024 DAN SISTEM PRESIDENSIL (PRESIDEN USIL) DI INDONESIA Penulis : Fuad Rinaldi Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 359 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini berjudul “Demokrasi Mengada untuk Rakyat, Refleksi atas… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H. Riki Saputra, S.H., M.H. Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H. I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H. Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 188 Halaman… selengkapnya
Rp 84.000
Judul : Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya Penulis : Evi Purnama Wati, SH, MH dan Ardiana Hidayah, SH, MH Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 200 Halaman ISBN : 978-623-6872-51-2 Hukum Lingkungan secara sederhana menitikberatkan pada pengaturan hukum berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup… selengkapnya
Rp 280.000
Judul : Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 296 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Selaku Aparat Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas… selengkapnya
Rp 172.200
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.