click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 641 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Investigasi Kriminal Modern : Integrasi Sains Forensik, Psikologi, dan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia Penulis : Dr. Sunardi, S.H.,M.H Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 104 Halaman Cover : Soft Cover Note : Logo Lama SINOPSIS Kejahatan tidak… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Serba Serbi Pungutan Liar (Pungli) dalam Tinjauan Yuridis Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Tidak dapat dipungkiri praktik Pungutan Liar (Pungli) tumbuh dalam kegiatan sehari-hari berhubungan dengan prosedur pelayanan publik. Pada umumnya… selengkapnya
Rp 116.200
Judul : Mengungkap Fakta Public Policy Inequality Penulis : Ibrahim Yakub, SE Ukuran : 14.5 x 21.0 cm Tebal : 125 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentu dalam kebijakan pasti tidak luput… selengkapnya
Rp 65.000
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law) Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., Putu Angga pratama Sukma, S.H., M.H., Made Gede Arthadana, S.H., M.H., Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal… selengkapnya
Rp 74.200
Judul : PENGANTAR HUKUM INDONESIA Penulis : Muhamad Abas, SH., MH., Dr. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., MTP., Mochammad Arifin, S.H.I., M.H., Ayu Citra Santyaningtyas, SH., MH., MKn., PhD., Arum Ayu Lestari, M.H., Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph. D., Dr. Mursyidin AR, S. Ag, MA., Agus… selengkapnya
Rp 89.000
Judul : Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah Untuk Investasi Asing di Bidang Perkebunan Penulis : Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah untuk Investasi Asing di Bidang… selengkapnya
Rp 200.000
Judul : Aspek Hukum tentang Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Penulis : Syafrin S. Aman, S.H, M.Kn., C.NS, C.PC. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 173 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku “Aspek Hukum tentang Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris” mengupas tuntas… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Konsumen Digital dan Perlindungan Hukum di Indonesia Penulis : Ajeng Nur Annisa, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 98 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya melalui meningkatnya transaksi… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Sebelum Reformasi KUHP dan KUHAP Penulis : Suirwan, Ak.,S.H., M.H.M.M., Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.H., M.M., M.M., Inv., Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. Ukuran :15 x 23 cm Tebal :125 Halaman Cover : Soft… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : KEADILAN DAN SASARAN KEBERATAN TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SUATU PARADOKS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Riki Saputra, S.H., M.H., Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H., I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., M.H.,Dimas Pranowo, S.H…. selengkapnya
Rp 100.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.