Beranda » Umum » Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan
click image to preview activate zoom

Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Rp 96.600
Stok Pre Order
KategoriUmum
Tentukan pilihan yang tersedia!
PRE ORDER
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai pemesanan produk ini.
Bagikan ke

Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Judul               : Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial : Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Penulis             : Dr. Mangaraja Manurung, SH. MH

 Ukuran            : 15,5 x 23 cm

Tebal               : 188  Halaman

Cover              : Soft Cover

 

Sinopsi Buku

Sebagai sebuah Pengadilan Khusus dalam sistem Peradilan Umum, Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan sistem beracara dalam HIR atau RBg, layaknya pengadilan umum, hanya ada beberapa pengecualian. seperti biaya perkara yang digariskan untuk perkara bernilai di bawah Rp.150.000.000,- ataupun  adanya Hakim Ad hoc, Untuk itu perlu diadakan kajian sc.erta menganalisis kewenangan dan kelemahan Pengadilan Hubungan Industrial guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dipandang perlu diadakan pembentukan  / rekonstruksi  kewenangan  Pengadilan Hubungan Industrial dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menyadari pentingnya kebutuhan publik untuk mempelajari dan memahami tentang ichwal  tersebut diatas, buku ini disajikan sebaik mungkin sebagai hasil penelitian dan pemikiran penulis yang dapat dicerna dari buku ini terutama  informasi dan pengetahuan baik berkaitan dengan kedudukan  maupun kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus.

Buku ini banyak mengulas tinjauan teoritis maupun praktis dan mencoba menjelaskan seluk beluk berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga diharapkan Implikasi praktisnya Adalah Melaksanakan rekonstruksi yuridis, yakni Pemerintah bersama DPR RI segera merevisi ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 sesuai nilai Keseimbangan Pancasila, dikarenakan Praktik PHI belum mencerminkan hukum yang progresif dan nasionalistik serta belum mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga harus diatur oleh hukum yang yang bermanfaat dan berkeadilan.

Buku ini sangat bermanfaat bagi Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Acara Hubungan Industrial,  bagi para pihak yang berminat melakukan kajian hukum di bidang Ketenagakerjaan, para Praktisi maupun Akademisi termasuk bagi para  pekerja/buruh maupun Pengurus Serikat Pekerja/Buruh.

Semoga buku ini dapat bermanfaat menambah khazanah Ilmu pengetahuan bagi kita

 

Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Berat300 gram
Kondisi Baru
Dilihat 341 kali
Diskusi Belum ada komentar

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.

Silahkan tulis komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan. Kolom bertanda bintang (*) wajib diisi.

*

*

Produk Terkait

Social Media & Marketplace
Chat via Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

Nurul
● online
Iva
● online
Nurul
● online
Halo, perkenalkan saya Nurul
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja