click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 616 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation Penulis : Darania Anisa, S.H.I.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini secara umum membahas 3 (tiga) bagian; Bagian pertama membahas materi umum Hukum Acara Peradilan Agama meliputi pengertian, tujuan dan… selengkapnya
Rp 106.000
Judul : Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis Penulis : Dr. Sudibyo Aji Narendra Buwana, SE.,SH.,M.Si.,MM.,MH.,M.Psi.,CPM Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Manajemen Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan pada Sektor Strategis. Buku ini membahas tentang manajemen perlindungan hukum… selengkapnya
Rp 200.000
Judul : Financial Engineering Sukuk: Strategi Kreatif Mengoptimalkan Aset Negara Penulis : Dr. Moh Rozaq Asyhari, SH., MH. Ukuran : 14 x 20 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Financial Engineering Sukuk: Strategi Kreatif Mengoptimalkan Aset Negara sebagaimana inovasi keuangan berbasis syariah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan dan… selengkapnya
Rp 150.000
Judul : Kebijakan dan Mekanisme Hak Prioritas dalam Pengelolaan Sertifikat HGB Badan Hukum yang Pailit Penulis : Dr. Salmon Sihite.,SH.,Mkn Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 320 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengangkat pembahasan mengenai hak prioritas dalam… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : HARTA PENINGGALAN PEWARIS: STUDI TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM Penulis : Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 120 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini berjudul “Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Berbasis Hak Asasi Manusia Penulis : Primus Aryesam Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 97 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat di kelompokan dalam 3 (tiga)… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penegakan Atas Pelanggaran HAM yang Berat pada UU No 27 Tahun 2004 Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 cm x 21 cm Tebal : 152 Halaman… selengkapnya
Rp 66.000
Judul : Membangun Konsensus Restorasi Keadilan dalam Penegakan HAM dan Rekonsiliasi di Tanah Papua Penulis : Wilson Michel Akoha, S.H., CPLA Ukuran : 14 x 20 Tebal : 78 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini secara umum menggambarkan pentingnya upaya bersama dalam menciptakan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Dengan menekankan nilai… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Demokrasi Pancasila Penulis : Dr. Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 106 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, melainkan jati diri bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah, budaya, dan falsafah… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : SEKTOR KEHUTANAN : TINJAUAN DARI PERSPEKTIF GENDER DAN ANTIKORUPSI Penulis : Prof. Dr. Vince Tebay, S. Sos., M. Si, Klara Wonar, SE.., M. Ak, Neelje Angela Virginia Tokoro, S. Sos, Hasbullah Halil, S. IP Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 111 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 70.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.