HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 702 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Reformasi Pengelolaan Wakaf Berbasis UU No 41 Tahun 2004 Penulis : Toha Masrur, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 101 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS “Reformasi Pengelolaan Wakaf Berbasis UU No 41 Tahun 2004” transformasi dan pembaruan dalam pengelolaan wakaf… selengkapnya
Rp 100.00014%
Judul : Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19 Penulis : Redi Pirmansyah Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Martindo Merta, S.H, M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 132 Halaman No ISBN : 978-623-5687-97-1 Amanah Konstitusi Pilkada Langsung Di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020… selengkapnya
Rp 60.000 Rp 70.000Judul : Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Strategi Intervensi Pencegahan Pelanggaran Perilaku Petugas Penagihan (Debt Collector) Penulis : S. Jiwang Cahyono, S.E., M.IP., dan Dr. Genta Arief Gunadi, S.H., M.H. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 157 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membahas pentingya perlindungan konsumen di… selengkapnya
Rp 85.000Judul : Regu Khusus Strategi dalam Keterbatasan Penulis : Rizky Farnovan, S.STP, M.AP., Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si., dan Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membahas… selengkapnya
Rp 100.000Judul : Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah Untuk Investasi Asing di Bidang Perkebunan Penulis : Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah untuk Investasi Asing di Bidang… selengkapnya
Rp 200.000Judul : Kebijakan dan Mekanisme Hak Prioritas dalam Pengelolaan Sertifikat HGB Badan Hukum yang Pailit Penulis : Dr. Salmon Sihite.,SH.,Mkn Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 320 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengangkat pembahasan mengenai hak prioritas dalam… selengkapnya
Rp 250.000Judul : Aspek Hukum dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penulis : Edi Sulkipli Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Kekosongan jabatan kepala daerah bukanlah sekadar persoalan administrative ia bisa menjadi celah krusial yang mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Lalu,… selengkapnya
Rp 150.000Judul : Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Penulis : Laksda TNI Dr., Dwi Sulaksono, S.H., M. Han. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 180 Halaman Cover : Soft Cover Note : Logo Lama SINOPSIS Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia… selengkapnya
Rp 85.000Judul : Pidana Denda bagi Korporasi dalam Kejahatan di Bidang Kehutanan Penulis : Dr.H.Musafir Menca,SH.,S.Pd.,MH Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Pidana Denda bagi Korporasi dalam Kejahatan di Bidang Kehutanan membahas tentang bagaimana perusahaan atau korporasi dapat dikenai… selengkapnya
Rp 95.000Judul : Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah Penulis : Fajri Ilhami, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 271 Halaman Cover … selengkapnya
Rp 150.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.