click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 65.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul :
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 651 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Perlindungan Hukum Anti-SLAPP dalam Isu Lingkungan Hidup Penulis : Abdul Rohman., SH., MH., CIRP., CTA., CPLA Ukuran : 14 x 20 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sering kali berhadapan dengan tantangan berupa gugatan… selengkapnya
Rp 85.000
Judul : Merawat Cinta Beda Iman Advokasi Hukum dan Sosial Pasangan Beda Agama Penulis : Dr. Danu Aris Setiyanto, S.Sy. M.H Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 314 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS “Merawat Cinta Beda Iman: Advokasi Hukum dan Sosial Pasangan Beda… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Investigasi Kriminal Modern : Integrasi Sains Forensik, Psikologi, dan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia Penulis : Dr. Sunardi, S.H.,M.H Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 104 Halaman Cover : Soft Cover Note : Logo Lama SINOPSIS Kejahatan tidak… selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penegakan Atas Pelanggaran HAM yang Berat pada UU No 27 Tahun 2004 Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 cm x 21 cm Tebal : 152 Halaman… selengkapnya
Rp 66.000
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Restorative Justice dalam Hukum Ketenagakerjaan: Konsep dan Implementasi Penulis : Usman Arifin M. S.H., M.H., CIRA Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 400 hal Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Restorative Justice dalam Hukum Ketenagakerjaan: Konsep dan Implementasi membahas pendekatan penyelesaian konflik dalam hubungan kerja… selengkapnya
Rp 350.000
Judul : Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan Peradilan Penulis : dr. I Ketut Tirka Nandaka, SpKJ.Subspes For(K)., SH., MM Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 258 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan Peradilan merupakan karya akademik yang mengintegrasikan… selengkapnya
Rp 150.000
Judul : Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi dalam Rumah Tangga Penulis : Dr. Efizal. A. SHI. MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Cover : Soft Cover SINOPSIS Dalam buku ini membahas putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan menganalisis pertimbangan… selengkapnya
Rp 138.000
Judul : Pajak Air Tanah terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Air dalam Konteks Politik Hukum Penulis : Dr. Dewi Mulyanti, S. H.,M.H., Dr. indra Perwira, S. H., M.H., Dr. Zainal Mutaqqin, S. H., M. H., dan Dr. Dewi Kania Sugiharto, S. H., MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Cover :… selengkapnya
Rp 250.000
Judul : Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Penulis : Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 122 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini membahas secara mendalam tentang peran… selengkapnya
Rp 70.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.