click image to preview
activate zoom
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Rp 96.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
Judul : Format Ketatanegaraan Yang Ideal : Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya
Penulis : Syahdi Firman, S.H., M.H
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Cover : Soft Cover
SINOPSIS
Penggunaan kekuasaan pemerintahan yang di desain oleh konstitusi pada intinya menghendaki agar fungsi-fungsi negara dan tujuan dibentuknya negara dapat dilaksanakan. Maka konstitusi menciptakan format, mekanisme kerja dan pola hubungan antar lembaga negara yang dari sisi asas hukum tata negara adanya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara atau check and balances. Bangunan ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi selama ini yang dinamai dengan trias politica atau tiga poros besar kekuasaan masih menyisakan masalah ketatanegaraan yang besar dan mendasar. Sebutlah misalnya keberadaan MPR yang oleh undang-undang di institusionalisasikan, kemudian dilengkapi dengan jabatan struktural yang berbeda dengan pimpinan DPR ataupun DPD. Pada jabatan tersebut difasilitasi pula dengan gaji dan hak protokoler yang dibedakan dengan posisi mereka di DPR ataupun DPD. Selanjutnya terkait dengan komposisi jabatan hakim konstitusi yang sarat nuansa politis sebab model pengisiannya diusulkan oleh dua lembaga politik sekaligus (DPR dan Presiden) dan oleh MA. Padahal jika kita bicara tentang independensi hakim salah satu indikatornya pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah terbebas dari kepentingan politis. Mengingat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya semisal pengujian undang-undang maupun menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadikannya kapan saja dan setiap saat harus berhadapan secara diametral dan emosional dengan DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang sehingga sangat rentan intervensi politis. Oleh karena itu tidak dapat tidak pengisian jabatan hakim konstitusi harus bersih dari kepentingan partai politik. Akan lebih baik model pengisian jabatan hakim konstitusi tersebut diserahkan pada Komisi Yudisial sebagaimana halnya dengan pengisian jabatan hakim agung. Demikian pula dalam konteks pemilihan umum misalnya, keberadaan dan pengisian jabatan di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga sarat nuansa politis padahal undang-undang disatu sisi meletakkan kedua lembaga tersebut dalam fungsi quasi yudisial, porsi quasi yudisial lebih besar bahkan menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif mutlak yang mengurusi terkait penegakan etik seperti DKPP. Sementara itu undang-undang justru mendefenisikan Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum kendatipun bertentangan dengan tugas dan kewenangannya yang tidak sekalipun menyelenggarakan pemilihan umum. Disamping itu wacana amandemen konstitusi terus bergulir mesti menjadi perhatian yang penting. Sebab jangan sampai amandemen konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan politik jangka pendek yang tidak pula dapat memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang lebih serius di masa yang akan datang. Oleh karena itulah buku ini hadir untuk merespon kondisi ketatanegaraan tersebut dan berupaya mengajukan rekomendasi konseptual terkait format ketatanegaraan yang ideal.
Format Ketatanegaraan Yang Ideal (Mekanisme Pengisian Jabatan, Tugas dan Kewenangan, Pola Hubungan Antar Lembaga Negara dan Mekanisme Pertanggungjawabannya)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 788 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Restorative Justice dalam Hukum Ketenagakerjaan: Konsep dan Implementasi Penulis : Usman Arifin M. S.H., M.H., CIRA Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 400 hal Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Restorative Justice dalam Hukum Ketenagakerjaan: Konsep dan Implementasi membahas pendekatan penyelesaian konflik dalam hubungan kerja… selengkapnya
Rp 350.000
Judul : Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Sebelum Reformasi KUHP dan KUHAP Penulis : Suirwan, Ak.,S.H., M.H.M.M., Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.H., M.M., M.M., Inv., Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. Ukuran :15 x 23 cm Tebal :125 Halaman Cover : Soft… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Riki Saputra, S.H., M.H., Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 182 Halaman Cover : Soft Cover… selengkapnya
Rp 81.000
Judul : Karier Perempuan dalam Bingkai Hukum Islam dan Negara Penulis : Ahmad Rifai Ritonga, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 185Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Karier Perempuan dalam Bingkai Hukum Islam dan Negara membahas secara mendalam dilema yang dihadapi perempuan… selengkapnya
Rp 105.000
Judul : Peran Anak dalam Perekonomian Keluarga Antara Kebutuhan, Etika, dan Perlindungan Hukum Penulis : Ibrahim Ikhsan Lubis, S.H., M.H Ukuran :15 x 23 cm Tebal :125 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku ini mengajak pembaca melihat peran anak dalam perekonomian keluarga dari sudut pandang yang lebih luas… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Perlindungan Nasabah di Era Perbankan Digital: Perspektif Hukum dan Praktik Penulis : Robert L. Simanungkalit, S.Pd., S.H., Indra Jaya, S.T., S.H., Taufik Maulana, A.Md., S.H., Ari Tridianto, S.T., Indryani, A.Md., S.H, Ahsan Pasinringi, S.H., CPM., CPLL, CTCL., Desy Indriastuti , S.Kom., S.S., M.Ak.., CertDA. Ukuran : 15,5 x 23… selengkapnya
Rp 157.000
Judul : Penjamin Perorangan dalam Pusaran Kepailitan di Indonesia Penulis : Dr. Enni Martalena Pasaribu, SH, MH, Mkn. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 373 hal Cover : Soft Cover SINOPSIS Buku Penjamin Perorangan dalam Pusaran Kepailitan di Indonesia menyajikan gambaran umum mengenai keterlibatan penjamin… selengkapnya
Rp 300.000
Judul : Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penulis : Otti Ilham Khair Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 130 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Sebagai upaya salah… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Konstruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Studi Komparatif) Penulis : Dr. H. Zaenal Arifin, SH, MKn Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 222 Halaman No ISBN : 978-623-5314-84-6 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Buku Buku ini… selengkapnya
Rp 101.000
Judul : Reformulasi Kedudukan Polri dalam Mewujudkan Good Governance Penulis : Dr. Tri Sutrisno, S.H., M.H., Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Mashari, S.H., M.Hum. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 417 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS… selengkapnya
Rp 300.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.